Tulisan
berikut ini mencoba melihat tentang kerjasama antara pemerintah dan LSM di
Montreal, Kanada. Ini terinspirasi dari kunjungan-kunjungan dibeberapa lembaga
kemanusiaan di Montreal. Dibeberapa tempat kami menemukan bagaimana lembaga
–lembaga itu ternyata disupport oleh pemerintah.
Aku menanyakan hal tersebut
pada dosen yang mengajar kami tentang social work. Ternyata, di Kanada hampir
80% dana dari setiap lembaga swadaya masyarakat itu didanai oleh pemerintah.
Jadi, hanya 20% saja dana tersebut dicari oleh LSM tadi. Bagaimana hal ini bisa
terjadi?
Aku mencoba menggali informasi yang
lain lagi tentang kerjasama pemerintah dan LSM. Dosenku bilang bahwa selain
dari pemerintah ada lagi lembaga lain yang bekerja untuk kemanusiaan yaitu
gereja dan LSM. Tapi, gereja seringnya hanya membantu mereka yang berasal dari
agama yang sama atau yang seperspektif dengan mereka. Inilah yang menyebabkan
mengapa banyak orang meninggalkan gereja pada tahun 1960an hingga saat ini. Masyarakat
berfikir bahwa semua masyarakat di Montreal membayar pajak, jadi seharusnya
pajak itu bisa dinikmati oleh semua orang bukan hanya oleh 1 golongan saja,
seperti apa yang sudah dilakukan oleh gereja. Jadi, harusnya ada lembaga yang
juga bergerak untuk membatu masyarakat, bukan hanya gereka dan pemerintah. Maka
pemerintahpun mencoba mencari alternative. Dan alternative itu didapat pada
Lembaga Swadaya Masyarakat.
Pemerintah kemudian melihat
bahwa LSM juga punya keinginan yang sama dengan mereka yaitu mengentaskan
kemiskinan. Lalu, pemerintah membuka kesempatan bagi semua LSM untuk
bekerjasama dengan pemerintah. Terlebih dahulu pemerintah membuat
ketentuan-ketentuan agar dapat bekerjasama. Dari semua berkas-berkas lembaga
yang masuk maka pemerintah menyeleksi lembaga mana yang pantas untuk bekerja
sama. Dengan cara seperti ini, maka LSM dan pemerintah dapat bekerjasama untuk
mengentaskan kemiskinan. Contoh congkrit untuk hal ini adalah CLSC, (lembaga
yang focus pada kesehatan), dans la rue (lembaga yang mengurusi anak-anak
jalanan), day care (tempat penitipan anak bagi kedua orang tua yang bekerja), logifem
(lembaga yang fokus pada KDRT) dan welcome hall mission (lembaga yang focus
membantu tunawisma). Ini adalah beberapa contoh LSM yang mendapat bantuan dari
pemerintah di MOntreal. Awal kerjasama ini mulai tergalang sejak tahun 1980an.
Inilah awal dimana LSM dan pemerintah di Kanada mulai bekerjasama.
Salah satu yang saya angkat
disini adalah Welcome Hall Mission. Lembaga ini sudah berusia sekitar 185
tahun. Karena sudah sangat tua dan dikenal masyarakat maka kredibilitas lembaga
ini dipercaya oleh masyarakat untuk bekerja dimasalah-masalah sosial, terutama
masalah tuna wisma, karena memang fokus lembaga ini adalah memberdayakan para
tuna wisma.
Saya sempat bertanya
bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa untuk tahun depan, lembaga-lembaga
tersebut akan lagi mendapatkan bantuan pemerintah. Salah seorang pimpinan
lembaga tersebut (Logifem) mengatakan bahwa setiap tahun semua lembaga yang
bekerjasama dengan pemerintah harus memberikan laporannya pada instansi yang
memberikan dana. Dengan cara ini maka instansi tersebut akan melihat apakah
kegiatan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang
mereka buat diawal-awal kegiatan. Jika laporan yang diberikan itu baik, maka
kemungkinan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut ketahun depannya akan bisa
dilakukan lagi. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa laporan yang dibuat
itu tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati diawal MoU, sehingga lembaga
tadi tidak akan mendapat bantuan lagi dari pemerintah. Akhirnya, akan ada 2
kemungkinan yang terjadi pada lembaga tadi, kalau tidak tutup maka mereka harus
mencari funding yang lain.
Setelah mendalami kerjasama
pemerintah dan LSM, pertanyaan saya beberapa tahun yang lalu saat masih berdomisili
di Jogjakarta baru saya dapatkan jawabannya. Dulu, waktu semasih di Jogjakarta,
salah seorang teman baru saya bekerja di lembaga yang mendapatkan bantuan dana
dari Dinas koperasi. Saat itu saya sempat heran, bagaimana mungkin LSM mendapat
dana dari pemerintah? Bukankah LSM, seringnya, selalu tidak pernah setuju
dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah? Lha… koq bisa ini LSM mendapat “pekerjaan”dari
pemerintah?
Pengalaman yang sama juga
saya dapatkan saat mengikut kegiatan pelatihan HAM dan demokrasi di Korea
Selatan. Saat itu, saya juga sempat bertanya-tanya bagaimana mungkin pemerintah
memberikan dana pada LSM, dengan kata lain membantu kegiatan LSM, padahal
bukankah selama ini LSM selalu menjadikan pemerintah sebagai rival mereka?
Setelah 1 bulan di
Montreal, saya baru medapatkan jawaban atas pertanyaan saya 8 tahun lalu (saat
di Jogja) dan pertanyaan saya 3 tahun lalu saat di Korea Selatan. Bahwa LSM
juga bisa bermitra dengan pemerintah. Bahkan inilah cara yang terbaik, karena
kedua kubu ingin mensejahterakan rakyat, fokus mereka adalah rakyat. Maka
alangkah baiknya jika keduanya bisa berkolaborasi.
Jika melihat apa yang dilakukan oleh
Gender Working Group (GWG), maka saya melihat ada kemiripan dengan apa yang
dilakukan oleh pemerintah Kanada dan Korea Selatan. Maksud saya, meski
pemerintah Aceh dalam hal ini belum memberikan bantuan dana bagi
lembaga-lembaga yang tergabung dalam Gender Working Group, tapi kerjasama yang
dilakukan sudah merupakan langkah awal untuk bekerjasama kehal-hal yang lebih
substansial lagi. Dana bukanlah satu-satunya sumber untuk dapat bekerja sama,
tapi pengertian dan pemahaman yang sama juga merupakan salah satu indikator
untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.
Dan kerja sama disini
adalah hal yang paling penting. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ibarat sapu
lidi, sapu itu akan bisa bekerja dengan maksimal jika kita menggunakan banyak
lidi. Begitu juga saat bertepuk tangan. Dengan hanya menggunakan 2 jari (satu
jari tangan kanan dan satu jari tangan kiri), maka tidak akan terdengar suara
dari dua jari itu, tapi dengan lima jari, maka akan nyaringlah suara yang
terdengar dari 10 jari tadi. Maka, mari kita bekerja sama dan berkoordinasi!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar